SELONG, REALITASLOMBOK — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memegang peran krusial yang tidak hanya terbatas pada pengawasan teknis di setiap tahapan pemilu. Lebih dari itu, Bawaslu dinilai memiliki tanggung jawab besar dalam melakukan pencegahan pelanggaran melalui sosialisasi yang masif dan pendidikan politik yang menyasar langsung kepada masyarakat.
Hal tersebut ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi NasDem, H. Fauzan Khalid, saat menghadiri acara sosialisasi penguatan pengawasan partisipatif dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu di Selong, Kabupaten Lombok Timur, NTB, Selasa (27/10/2026).
Menurut Fauzan, salah satu pilar pencegahan yang dilakukan Bawaslu adalah dengan terus mengimbau serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap berbagai potensi pelanggaran. Ia menyebut upaya preventif ini telah diatur dan berjalan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
“Apabila ditemukan dugaan pelanggaran, masyarakat dapat menyampaikan informasi atau laporan kepada pengawas pemilu untuk ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku,” ujar Fauzan.
Pentingnya Pengawasan Partisipatif
Legislator dari daerah pemilihan (dapil) NTB II Pulau Lombok ini menjelaskan bahwa hampir seluruh aspek kehidupan sehari-hari masyarakat dipengaruhi oleh kebijakan dan keputusan politik. Oleh karena itu, masyarakat dinilai perlu memiliki pemahaman yang matang mengenai proses politik dan tata cara penyelenggaraan pemilu.
Dalam konteks ini, Fauzan menekankan pentingnya pengawasan partisipatif sebagai wadah keterlibatan aktif masyarakat. Gerakan ini bertujuan menekan potensi pelanggaran, menaikkan kualitas demokrasi, serta memastikan lahirnya pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas.
“Partisipasi masyarakat tidak hanya diwujudkan melalui penggunaan hak pilih di tempat pemungutan suara, tetapi juga melalui keberanian melaporkan pelanggaran, ketegasan menolak politik uang, hingga andil dalam menyebarkan informasi yang benar mengenai pemilu,” kata mantan Bupati Lombok Barat dua periode (2016-2024) tersebut.
Membangun Kesadaran Kolektif
Pria yang juga pernah menjabat sebagai Ketua KPU NTB periode 2008-2013 ini menambahkan, pengawasan partisipatif merupakan langkah strategis dalam memperkuat fondasi demokrasi. Namun, agenda besar ini hanya bisa terealisasi dengan optimal jika mendapatkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat.
Fauzan mengingatkan bahwa kesuksesan dan mutu sebuah pemilu tidak bisa hanya dibebankan kepada para lembaga penyelenggara saja. Kesadaran kolektif dari publik menjadi kunci utama dalam menjaga marwah pesta demokrasi.
“Pemilu yang berkualitas membutuhkan kesadaran kolektif masyarakat untuk menjaga integritas, transparansi, dan keadilan dalam setiap tahapan penyelenggaraannya,” pungkas Fauzan.***
