Lombok Timur, Realitaslombok— Dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU Nomor 17 Tahun 2023, serta menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Lombok Timur tentang Pencegahan Perkawinan Anak dan P2GB, Pemerintah Provinsi NTB, LPA NTB, dan Pemda Lombok Timur berkolaborasi dengan UNICEF melalui Program BERANI II menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan Pra-Workshop strategi sosialisasi pencegahan FGM.
Rapat yang berlangsung pada Jum’at, 28 November 2025 di Lantai 3 Kantor Bupati Lombok Timur ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Dinas P3AKB, H. Husnul Hadi, SKM. Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa upaya pencegahan FGM harus diperkuat melalui sinergi lintas sektor, khususnya dalam edukasi dan komunikasi kepada masyarakat.
Pengantar materi rapat disampaikan oleh Ketua LPA NTB, Judan Putrabaya, SH, yang menjelaskan arah kebijakan, tantangan lapangan, serta strategi kolaboratif yang akan menjadi fokus dalam workshop utama.
Rakor ini dihadiri berbagai unsur, mulai dari Ormas Keagamaan, MUI, Dinas Kesehatan, hingga Bappeda. Melalui Program BERANI II, seluruh pihak berkomitmen untuk memperkuat koordinasi dan menyusun model sosialisasi yang lebih efektif, sehingga upaya pencegahan FGM di Lombok Timur dapat berjalan lebih terarah dan berdampak nyata.
Dengan adanya pertemuan awal ini, pemerintah dan mitra berharap strategi sosialisasi dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan memberikan kontribusi nyata dalam menekan praktik FGM di wilayah NTB. ***
