Konflik Pariwisata Lombok Timur Cermin Gagalnya Kepemimpinan Kebijakan

Realitaslombok – Lombok Timur kembali dihadapkan pada konflik pariwisata yang mencuat ke ruang publik. Bagi saya, konflik ini tidak bisa dipersempit sebagai persoalan teknis pengelolaan objek wisata semata, melainkan merupakan cermin kegagalan aktor-aktor kunci di sekitar pengambil kebijakan dalam membaca dan mengelola dinamika sosial.

Ketika aspirasi masyarakat harus diekspresikan melalui aksi jalanan, itu menandakan adanya kebuntuan komunikasi yang serius. Dalam konteks ini, staf khusus kepala daerah dan Kepala Dinas Pariwisata Lombok Timur justru tampak bukan sebagai *problem solver*, melainkan bagian dari masalah itu sendiri.

Staf khusus sejatinya berfungsi sebagai “mata dan telinga” kepala daerah—memberi peringatan dini, menyuplai analisis sosial-politik, serta menyampaikan kritik internal sebelum persoalan membesar. Namun yang terjadi, peran strategis ini tereduksi. Staf khusus lebih terlihat sebagai pelengkap kekuasaan daripada penasihat kebijakan. Ketika analisis sosial absen, kepala daerah berisiko bekerja dalam ruang gema yang steril dari kritik dan realitas lapangan.

Di sisi lain, Kepala Dinas Pariwisata menunjukkan kelemahan mendasar dalam tata kelola dan komunikasi publik. Kebijakan pariwisata dijalankan dengan pendekatan administratif semata, seolah pariwisata hanyalah proyek, bukan ekosistem sosial yang melibatkan masyarakat lokal, pelaku wisata, dan nilai budaya setempat. Padahal, tanpa dialog sejak awal, resistensi publik adalah keniscayaan, dan konflik hanya tinggal menunggu waktu.

Yang lebih mengkhawatirkan, Kepala Dinas Pariwisata terkesan berlindung di balik prosedur dan kewenangan formal, tanpa keberanian politik untuk menjelaskan arah kebijakan secara terbuka kepada publik. Sikap ini memperkuat persepsi bahwa dinas bekerja dalam logika tertutup dan elitis. Padahal sektor pariwisata adalah ruang publik yang sarat kepentingan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat lokal.

Akumulasi kegagalan ini pada akhirnya menyeret Bupati Lombok Timur ke dalam pusaran krisis kepercayaan. Pemerintah daerah dipaksa bekerja dalam mode pemadaman kebakaran, bukan perencanaan strategis jangka panjang. Energi pemerintahan habis untuk meredam gejolak, bukan membangun kebijakan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif. Ini adalah kerugian politik dan administratif yang seharusnya bisa dihindari.

Jika tidak ada evaluasi serius terhadap peran staf khusus dan kepemimpinan Dinas Pariwisata, konflik serupa akan terus berulang. Lombok Timur tidak kekurangan potensi pariwisata, tetapi kekurangan kepemimpinan kebijakan yang sensitif, komunikatif, dan berani mengambil tanggung jawab. Tanpa perubahan mendasar, pariwisata akan terus menjadi sumber konflik, bukan instrumen kesejahteraan masyarakat.

Penulis: Gito, Pemerhati Sosial Politik